Presiden Amerika Serikat, Trump, baru-baru ini telah resmi menandatangani perintah untuk menarik kembali perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Biden pada tahun 2023, yang berkaitan dengan risiko kecerdasan buatan (AI). Perintah dari Biden awalnya bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap teknologi-teknologi yang berkaitan dengan AI, tapi ditentang oleh Partai Republik yang menilainya sebagai penghambat inovasi. Langkah Trump ini kembali menyoroti perbedaan pandangan kedua partai besar tersebut dalam hal regulasi teknologi.
Menurut perintah eksekutif yang diajukan oleh Biden pada tahun 2023, perusahaan yang mengembangkan sistem AI harus mengikuti pedoman “Undang-Undang Produksi Pertahanan” jika produk mereka berpotensi mengancam keamanan nasional, ekonomi, kesehatan publik, atau keamanan Amerika Serikat, dengan menyampaikan hasil pengujian keamanan kepada pemerintah untuk ditinjau sebelum dirilis ke publik. Selain itu, perintah tersebut juga menuntut instansi terkait untuk menetapkan standar pengujian dan mengatasi risiko dalam hal kimia, biologi, nuklir, dan keamanan cyber. Namun, karena Kongres AS gagal mengesahkan undang-undang pengawasan AI, maka perintah ini menjadi satu-satunya regulasi federal.
Program kebijakan pada Konvensi Nasional Partai Republik 2024 dengan tegas mengungkapkan bahwa pencabutan perintah Biden adalah tujuan utama mereka, dengan alasan bahwa perintah tersebut menghambat inovasi dalam pengembangan kecerdasan buatan. Dalam program tersebut, Partai Republik mendukung jalur pengembangan AI yang berdasarkan kebebasan berbicara dan kesejahteraan manusia.
Dengan maraknya kebangkitan AI generatif, terutama dalam pembuatan teks, gambar, dan video yang berkembang dengan cepat, industri mulai luas menyoroti ancaman pekerjaan yang mungkin terjadi dan dampak negatif lainnya. Di sisi lain, Departemen Perdagangan Amerika Serikat baru-baru ini menetapkan batasan baru terhadap ekspor chip AI dan teknologi terkait, keputusan ini mendapat kritik keras dari perusahaan teknologi besar termasuk Nvidia.
Meskipun mencabut perintah eksekutif utama AI yang digagas oleh Biden, Trump tetap mempertahankan satu perintah lain yang baru saja ditandatangani Biden. Perintah tersebut bertujuan untuk menyediakan dukungan energi bagi pusat data AI yang berkembang pesat dan mendesak departemen pertahanan serta energi untuk melepaskan tanah federal guna digunakan sebagai tempat sewa untuk pusat data tersebut.
